Gentrifikasi sering kali dipandang hanya sebagai fenomena perubahan wajah kota melalui revitalisasi fisik dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, di balik gedung-gedung mewah dan kafe-kafe estetik yang menjamur, terdapat pergeseran kekuasaan yang secara perlahan mengikis hak politik masyarakat ekonomi rendah. Ketika sebuah kawasan “ditingkatkan” kelasnya, terjadi perubahan demografi yang masif yang secara langsung berdampak pada cara kebijakan publik dirumuskan dan siapa yang diuntungkan oleh keputusan politik tersebut.
Dislokasi Geografis dan Hilangnya Representasi Lokal
Salah satu dampak paling nyata dari gentrifikasi adalah perpindahan paksa warga lama akibat lonjakan harga sewa dan biaya hidup. Secara politik, perpindahan ini menyebabkan fragmentasi basis pemilih. Warga kelas bawah yang telah bertahun-tahun membangun jaringan sosial dan kekuatan kolektif di suatu wilayah dipaksa pindah ke pinggiran kota yang jauh dari pusat pengambilan kebijakan. Akibatnya, suara mereka menjadi tidak terdengar dan aspirasi spesifik mengenai kebutuhan lingkungan asal mereka hilang dari agenda perwakilan politik di tingkat lokal.
Pergeseran Prioritas Kebijakan oleh Elite Politik
Seiring dengan masuknya penduduk baru dari kelas menengah ke atas, fokus perhatian pejabat publik cenderung bergeser. Para pemilih baru ini umumnya memiliki akses lebih baik ke kanal-kanal politik dan lebih vokal dalam menuntut fasilitas yang sesuai dengan gaya hidup mereka, seperti keamanan eksklusif atau taman rekreasi. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan di mana anggaran kota lebih banyak dialokasikan untuk mempercantik kawasan gentrifikasi daripada menyediakan perumahan subsidi atau layanan kesehatan dasar bagi warga miskin yang masih bertahan. Hak politik untuk mendapatkan pelayanan publik yang setara pun perlahan terabaikan.
Marjinalisasi Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Gentrifikasi sering kali disertai dengan proses formalisasi ruang publik yang membatasi keterlibatan masyarakat ekonomi rendah. Forum-forum diskusi kota atau musyawarah perencanaan pembangunan sering kali didominasi oleh bahasa teknokratis yang sulit dipahami atau diadakan di waktu dan tempat yang tidak aksesibel bagi pekerja sektor informal. Kondisi ini membuat masyarakat kelas bawah merasa terasing di tanah mereka sendiri, di mana mereka secara administratif masih memiliki hak pilih, namun secara substantif kehilangan kemampuan untuk memengaruhi arah pembangunan kota yang inklusif.
